Menakar Kefektifan Deklarasi Jakarta

MRW

 

Oleh M. Riza Widyarsa

 

Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang diselenggarakan pada tanggal 6-7 Maret 2016 di Jakarta, patut diapresiasi. Deklarasi yang dihasilkan merupakan langkah untuk mendorong kemerdekaan Palestina, seperti pembangunan kapasitas, dukungan untuk masalah HAM, dan bantuan finansial yang akan dilakukan oleh negara-negara anggota OKI. Begitu pun dengan penunjukan Maha Abu Susheh sebagai konsul kehormatan Republik Indonesia (RI) di Ramallah adalah bentuk perwujudan dukungan Indonesia terhadap Palestina.

Namun apakah deklarasi ini akan mempunyai dampak yang besar terhadap proses kemerdekaan Palestina? OKI terdiri dari 57 negara yang mempunyai berbagai kepentingan nasional. Dalam hubungan dengan Israel kita bisa melihat ada negara-negara OKI yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, yaitu Nigeria, Mesir, Kazakhstan, Uzbekistan, Turki dan Yordania. Sedangkan Suriah dan Libanon sampai saat ini masih dalam status berperang dengan Israel. Tentu tidak mudah dalam menyatukan visi dengan berbagai negara yang mempunyai kepentingan, hal ini terlihat dalam deklarasi yang dihasilkan.

Poin yang patut untuk dicermati adalah poin ke-16 pada deklarasi tersebut. Poin ke-16 menyerukan untuk memboikot segala produk Israel yang diproduksi di daerah Palestina. Namun apakah hal ini akan efektif dalam menekan Israel? Salah satu produk Israel yang diekspor adalah produk pertanian, terutama buah dan minyak zaitun. Produk inilah yang banyak diproduksi dari tanah jajahan di Palestina, akan tetapi produk ekspor Israel tidak hanya produk pertanian. Israel dikenal sebagai negara produsen alat-alat militer dan software komputer. Menurut koran terkemuka Israel Haaretz pada tahun 2014 pendapatan Israel dalam penjualan alat-alat militer sebanyak 7 milyar dollar AS, yang dijual ke lebih dari 20 negara. Di sektor pariwisata, menurut kementrian luar negeri Israel, pada tahun 2014 menyumbang sekitar 10,5 milyar dollar AS.  Israel tidak akan terkena dampak yang cukup signifikan bila negara-negara OKI hanya menyasar pada produk pertanian, yang diproduksi di Tepi Barat.

Kekompakan negara OKI

Seperti yang telah disebutkan di atas, ada enam negara OKI yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Hubungan ekonomi antara Israel dengan ke enam negara tersebut, tentu ada dan berdampak pada perekonomian dari ke enam negara tersebut. Mesir dan Yordania misalnya, adalah tempat tujuan bagi para turis Israel terutama ke tempat-tempat bersejarah seperti Semenanjung Sinai dan Petra. Bahkan pada tahun 2014 dan 2015, kedua negara tersebut memberikan pengetatan keamanan terkait dengan dinamika politik di Timur Tengah, agar turis Israel merasa aman ketika berkunjung ke Mesir dan Yordania. Menurut Times of Israel yang dirilis pada Januari 2015, perdagangan antara Mesir dan Israel mencapai 100 juta dollar AS pertahunnya sejak tahun 2004. Koran The Jerusalem Post pada tahun 2014 memberitakan bahwa Yordania dan Israel menandatangani kontrak perdagangan gas senilai 15 milyar dollar AS.

Melihat keadaan yang seperti ini, bagaimana OKI sebagai organisasi bisa mempengaruhi negara-negara anggota yang mempunyai hubungan ekonomi dengan Israel untuk melakukan boikot ekonomi terhadap Israel? Terutama bahwa tidak adanya sanksi yang diberikan kepada anggota OKI yang tidak melaksanakan Deklarasi Jakarta. Ditambah lagi dengan adanya kesepakatan dalam OKI untuk tidak melakukan intervensi terhadap kedaulatan para negara anggota. Hal ini bisa membuat segala cara yang dibuat oleh negara-negara OKI untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina tidak berjalan mulus. Ini bisa dilihat pada tahun 2015 ketika Nigeria abstain pada pengambilan suara di Dewan Keamanan PBB, dalam pengajuan draft resolusi pengajuan kemerdekaan Palestina dengan ibukota di Jerusalem Timur yang diajukan oleh Palestina dan negara-negara Arab. Abstainnya Nigeria membuat draft resolusi tersebut gagal untuk diajukan.

Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia sebagai tuan rumah KTT Luar Biasa OKI dan sebagai anggota OKI, yang sesuai dengan komitmen janji kampanye Presiden Joko Widodo untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, harus menunjukkan aksi yang nyata dalam hal ini. Sebagai negara yang mendukung Palestina, Indonesia sebenarnya sudah berbuat banyak. Pengakuan atas berdirinya Palestina dan membuka hubungan diplomatik antara kedua negara, serta pembangunan kapasitas yang dilakukan pada era pemerintahan SBY, dengan memberikan beasiswa bagi pelajar Palestina seperti di Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada. Pembangunan kapasitas tersebut juga dilakukan kepada para pegawai negeri sipil Palestina, seperti pelatihan di Kementrian Luar Negeri RI dan Kementrian Pekerjaan Umum RI.  Penunjukan konsul kehormatan Indonesia di Ramallah di era pemerintahan Joko Widodo juga adalah salah satu dari aksi konkret RI.

Akan tetapi masih banyak yang harus dilakukan oleh RI terutama dalam aksi pemboikotan disektor ekonomi. Masih banyak turis dari Indonesia yang datang ke Israel mayoritas dengan tujuan ke Jerusalem, tentu mereka ini menyumbangkan devisa ke pemerintah Israel. Karena setiap uang yang masuk ke Palestina, masih harus masuk melalui kas pemerintah Israel. Selain itu masih ada transaksi alat-alat militer antara TNI dan Israel, seperti pembelian UAV (pesawat tanpa awak) Aerostar yang memperkuat UAV TNI AU pada tahun 2015. UAV Aerostar adalah pesawat tanpa awak yang digunakan untuk keperluan militer, terutama untuk operasi pengintaian, yang diproduksi oleh  Aeronautics Defence System sebuah perusahaan Israel. UAV Aerostar ini banyak digunakan oleh Angkatan Bersenjata Israel dan Kepolisian Israel.  Jika RI berniat untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, pembelian senjata dari Israel dan perjalanan wisata ke Israel harus dihentikan. Jika ini berlanjut, Palestina bisa melihat RI seperti bermain di dua kaki. Tentu ini akan berdampak kepada komitmen RI kepada Palestina.

Apa yang seharusnya dilakukan?

Sebagai sebuah organisasi internasional dengan anggota 57 negara yang membentang dari Afrika, Timur Tengah, sampai ke Asia Tenggara, OKI mempunyai potensi yang cukup besar. Negara-negara anggota OKI bisa melakukan langkah yang sifatnya mempunyai tekanan yang lebih masif untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Pertama, jika perjuangan untuk kemerdekaan Palestina masih akan dilakukan dalam koridor PBB, maka negara-negara anggota OKI harus memperjuangkan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan (DK) PBB. Hak veto yang tidak demokratis ini seringkali digunakan untuk menghambat proses diplomasi mengenai Palestina. Langkah ini tentu tidak mudah, mengingat kepentingan nasional anggota OKI yang sangat beragam, akan tetapi tidak mustahil untuk dilakukan.

Kedua, negara-negara OKI harus dapat mendamaikan pertikaian antara Hamas dan Fatah. Pertikaian antara dua entitas politik terkuat di Palestina ini seringkali menjadi hambatan dalam proses pembentukkan negara Palestina. Proses menyelesaikan konflik Hamas dan Fatah juga bukanlah suatu hal yang mudah. Konflik yang dimulai sejak tahun 2007 ini, sudah melalui dua proses rekonsiliasi yaitu pada tahun 2011 di Kairo dan 2014, ketika keduannya sepakat untuk membuat pemerintahan bersatu. Akan tetapi proses rekonsiliasi ini masih mudah goyah karena Hamas masih membentuk pemerintahan tunggal di Gaza. Meski demikian, negara-negara OKI harus mampu mempersatukan Hamas dan Fatah, karena keduanya akan selalu memainkan peran penting dalam proses kemerdekaan Palestina.

Deklarasi Jakarta adalah sebuah pernyataan yang penting mengenai dukungan terhadap Palestina, terutama di tengah-tengah maraknya konflik di Suriah, Irak, dan Yaman, ditambah lagi dengan ISIS yang membuat seakan-akan isu Palestina tenggelam. Akan tetapi OKI harus dapat berbuat lebih dengan melakukan terobosan yang lebih kongkret, agar usaha untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina tidak berlarut-larut.***

Riza Widyarsa adalah Staff Redaktur Jurnal MEIS Kajian Timur Tengah & Islam Universitas Indonesia dan Peneliti pada Koperasi Riset Purusha.